Paham Ahmadiyah bagaikan kerikil dalam sepatu

Lagi-lagi, kerusuhan sosial yang berkaitan dengan komunitas Ahmadiyah kembali terjadi. Korban kembali berjatuhan, pemerintah hanya berpangku tangan. Masyarakat kita kembali dihadapkan pada persoalan yang sama dan berujung pada ketidakpastian sikap pemerintah dalam mengambil keputusan yang tegas dan benar.

Kasus bentrokan kembali terjadi pada 6 Februari lalu antara warga setempat dengan jemaat Ahmadiyah di Kampung Pendeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang setidaknya memakan korban 3 nyawa dan delapan luka-luka. Sebelumnya bentrok serupa terjadi di Ciampea, Bogor, lalu di Desa Manis Lor, Kuningan, dan pada 29 Januari lalu bentrok antara warga dan komunitas Ahmadiyah terjadi juga di Makassar.

Seharusnya SBY bisa memberikan solusi atas kasus ini, namun hingga sekarang tidak juga kunjung mengeluarkan larangan atau pembubaran Jemaah Ahmadiyah. Padahal dasar hukum yang diperlukan untuk itu sudah lebih dari cukup, baik berupa Fatwa MUI, hasil Kajian Bakorpakem, SKB 3 Menteri maupun tuntutan ormas-ormas Islam.

Penulis sejalan dengan pernyataan Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto yang mengatakan bahwa pemicu utama bentrok yang sering kali terjadi antara warga dengan jemaah Ahmadiyah adalah ketidaktegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Ketidaktegasan itulah yang membuat Jemaah Ahmadiyah merasa mendapat angin, yang itu kemudian memunculkan gesekan dengan umat Islam di berbagai tempat!” ujar Ismail (mediaumat.com).

Seharusnya SBY segera mengeluarkan keputusan untuk membubarkan komunitas Ahmadiyah atau menyatakannya sebagai kelompok non Muslim. Karena dengan keputusan seperti itulah diharapkan persoalan komunitas Ahmadiyah dapat diselesaikan dengan tuntas dan mencegah terjadinya bentrok dikemudian hari.

Tapi sayang Pemerintah tidak cerdas dalam menyikapi kasus Ahmadiyah.
Masalah ini sudah berlarut-larut dan kembali menuai korban, padahal bila SBY mau mengambil instrumen dengan mengeluarkan Keppres bahwa Ahmadiyah harus dibubarkan, maka persoalan kekerasan tidak akan muncul. Masyarakat aman dan diapun akan dikenang sebagai presiden yang cerdas dan dihargai. Namun, lagi-lagi ia kurang jeli melihat peluang ini.

Lebih memprihatinkan, kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh sekelompok orang-orang yang gemar mengeksploitasi isu HAM dan Pluralisme di Indonesia secara L.i.c.i.k!
Pada akhirnya, pemerintah hanya bisa tegas menindak secara hukum reaksi massa, namun terus membiarkan akar permasalahan utamanya. Dalam hal ini pemerintahlah yang harus disalahkan, karena membiarkan benih-benih kerusuhan ditingkat masyarakat. Sekali lagi, SBY seharusnya pandai menganalisa hal ini ?
Dimana naluri Anda sebagai seorang tentara bung ?
Ada kerikil dalam sepatu Anda bung! ***
Wassalam.

*) Penulis : Ujang Hidayat